STP FORD RANGER – KING KONG COMMERSIAL

  OLEH INGGRID SEPTIN SIAHAAN

MENNY TIGA MARTDINI

MONICA

  • Latar Cerita

Dalam iklan FORD RANGER KING KONG buatan thailand tahun 2008.Dalam pembuatananya memasukan unsur kelucuan atas tingkah laku ibu dan anak king kong.Iklan ini menjelaskan bahwa terdapat ibu king kong untuk mengambil setumpuk pisang didalam truk.lalu sang anak memainkan truk tersebut.dan sang ibu kesal melihat sang anak king kong malah bermain terus dengan truk Ford Rangers saat disuruh untuk memakan setumpuk pisang.lalu yang mengejutkan sang ibu king kong menginjak mobilnya dan mengambil dari si anak king kong .

Disini penonton di buat penasaran dengan sikap sang ibu king kong.dengan  melihat tampang sang anak king kong yang tampak memelas.Dan yang terjadi si Ibu king kong malah membuang Mobl Ford Ranger ke tempat semula si ibu king kong itu mengambilnya.

  • Startegi

Strategi yang telah dilakukan Ford Ranger dalam iklan tersebut dapat kita lihat.Bedasarkan tingkatan umur  : 30-an,Tingkat pendidikan : semua lapisan pendidikan.Jenis Pekerjaan : Individu yang terbiasa bekerja untuk mengangkut barang dalam kapasitas sedang.Tingkat Pendapatan : yaitu para Individu yang mempunyai pendapatan menengah ke atas.

  • POSITIONING

Ford Ranger pick up memposisikan mereknya sebagai produk dengan keunggulan bahan dan rangka yang kuat.Tapi mempunyai gaya yang sporti dan mewah.Digambarkan di situ bagaimana ang ibu maupun sang anak king kong melakukan “Penghacuran” pada Ford Ranger pick up tapi tetap saja mobil itu tahan banting.Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi keputusan sang pembeli yang umumnya adalah seorang pria dewasa untuk memilih produk Ford Ranger Pick up dengan kekuatan bodi sedahsyat tenaga king kong.

KLIRING

 

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank penyelenggara kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Proses perhitungan hak dan kewajiban antar bank yang dilaksanakan oleh bank indonesia atau bank yang ditunjuk pada wilayah tertentu. Sedangkan Kliring antar bank adalah pertukaran warkat ( cek, bilyet giro, nota kredit, nota debit) antar bank yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring diatur oleh Bank Indonesia baik waktu dan tempat pelaksanaan. Sedangkan peserta Kliring adalah bank umum dalam wilayah kliring.

Sejak tanggal 29 juli 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengimplementasikan sistem kliring nasional (SKN) sebagai sistem yang digunakan sebagai penyelenggaraan kliring secara nasional. Sistem ini akan menggantikan sistem kliring seperti : Sistem Sentralisasi Kliring Elektronik (SSKE), sistem otomasi kliring lokal, sistem semi otomasi kliring lokal dan kliring lokal. Sehingga pada akhirnya seluruh wilayah kliring hanya akan terdapat satu sistem yang seragam yaitu sistem kliring nasional (SKN). Sistem kliringsebelumnya (SSKE, SOKL, SSOKL, Kliring Manual) dimana kliring debet dan kredit dilaksanakan bersamaan secara paperbased.

Saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi dibawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI- RTGS).

Pada SKN, pembagian jenis kliring berdasarkan Nominal ( nominal kecil dan nominal besar ) ditiadakan. Penyelenggaraan kliring pada SKN Ddibedakan berdasarkan jenis transaksinya, yaitu :

Kliring kredit (CN) yang bersifat paperless (tanpa fisik kertas warkat). Kliring kredit mempunyai 2 siklus per hari
Kliring debet yang bersifat paperbase (fisik kertas warkat), efektif saldo kliring 1 (satu) hari kerja dan 2 (dua) hari kerja (jakarta dan surabaya). Dan untuk kliring debet mempunyai 1 siklus per hari.

Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, digunakan 4 (empat) jenis system yang berbeda yaitu :

Sistem Kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta;
Sistem Kliring Otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung;
Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33 wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Sistem Manual (di 31 penyelenggara Non-BI).

CN KELUAR (CN OUTWARD)

SKN outward CN atau pengiriman CN keluar adalah suatu proses pengiriman uang antar bank (baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah) yang diselenggarakan oleh bank indonesia, yang bersifat paperless dan mencakup wilayah nasional. Sistem BI-RTGS diperuntukan bagi pengiriman uang dengan nominal ≥ Rp. 100.000.000,00 atau lebih, sedangkan pengiriman uang dengan sistem kliring nasional diperuntukan bagi nominal

Jenis Kliring

Kliring Manual

Yaitu perhitungan utang piutang di antara bank peserta kliring lokal dengan cara saling menyerahkan warkat kliring untuk memperluas lalu lintas pembayaran secara giral (noncash).

Kliring Elektronik

Yaitu kliring lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring berdasarkan data elektronik yang disertai dengan penyerahan warkat bank peserta kliring kepada penyelenggara kliring (Bank Indonesia) untuk diteruskan kepada bank penerima.

Hasil Perhitungan Kliring

Kalah Kliring : Jika transfer masuk dan tagihan cek/bg bank lain atau nota debet keluar lebih kecil dari transfer keluar dan tagihan cek/bg bank sendiri atau nota debet masuk (aset bank ybs bertambah).
Menang Kliring : Jika transfer masuk dan tagihan cek/bg bank lain atau nota debet keluar lebih besar dari transfer keluar dan tagihan cek/bg bank sendiri

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut :

Bagi Bank Indonesia

Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :

operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).

Bagi Bank

Efisiensi biaya orasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

http://iyor.wordpress.com/2011/04/13/komputer-lembaga-keuangan-perbankan-kliring/

PRODUK BANK

Tujuan utama bank menurut Malayu Hasibuan: Bank adalah Bank umum yaitu lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur
kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

         

          Produk bank terdiri dari :

  • DEPOSIT :

 

  1. Tabungan ialah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. wikipedia

 

        Faktor-faktor tingkat Tabungan:


a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
b. Tinggi rendahnya suku bunga bank
c. adanya tingkat kepercayaan terhadap bank

  •  Giro ialah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. wikipedia

 

  •  Deposito ialah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa

 

  • BANK :  

 

  • Kredit Investasi ialah Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik,pembelian mesin. . wikipedia

 

  •  Kredit Komersial ialah kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial antara lain meliputi kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan lain-lain.

 

  • Kredit konsumtif ialah kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Misalnya untuk membeli properti (rumah), mobil atau motor, barang elektronik dan berbagai barang konsumsi lainnya.
  • Kredit Usaha Kecil < KUK  > ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha. http://galeriukm.web.id

 

  • Kredit Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih. http://galeriukm.web.id

 

 

 

  • TINGKAT VALALITAS DANA

 

Keterangan Gambar 1.1 Tingkat Valalitas Dana

 

  • Demand Deposit / Giro   merupakan
    •  transaksi  >  cek ( tunai).
    • Biliyet Giro   >   pemindahan buku yang berarti di masukan rekening,

 

  • Konsumtif    merupakan
    • Terjadinya Gelombang naik turun karena perang Credit Card.

 

  • Penggunaan Cek  boleh digunakan Atas Nama  yaitu  Penggunaan Cek dapat dilakukan oleh siapa saja.

 

  • Penggunaan Biliyet Giro berbeda dengan Cek dikarenakan penarikan uang hanya boleh di lakukan Atas Unjuk  yaitu  Hanya si Pemilik Biliyet Giro yang dapat melakukan penarikan uang tersebut.Yang dilakukan dengan PIN BUK ( PINDAH BUKU ) harus orang yang memiliki rekening .

 

  • Dalam Perkembangan Muncul

            Less Cash Sosiety / Plastic Money  yaitu transaksi mengunakan “ uang plastik “ . Dimana sebelum Less Cash Sosiety terjadi di tahun sebelum 2000. Pada umumnya orang takut untuk pergi menabung di Bank.Akan tetapi pada tahun 2000 – an,yang pada saat itu telah terjadi krisis Moneter.Mengakibatkan banyaknya Bank harus tutup.Lalu pada tahun 2008 keatas,banyaknya Bank yang tutup telah bergeser karena Regulasi (mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk http://id.shvoong.com) Bank semakin ketat.Sehingga terjadilah perkembangan bagi suatu Bank untuk menjadi peantara yang baik baik masyarakat yaitu masyarakan Bank Minddess. Sehingga timbulah Less Cash Sosiety yaitu masyarakat tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai karena penggunaan Kartu Kredit / Plastic Money .Dan juga telah berkembangnya mekanisme Sistem Informasi sebagai penyediaan layanan Bank terhadap masyarakat.


  • Diperkirakan 1 orang Indonesia mempunyai ± 3 kartu kredit.Itulah sebabnya masyarakat berperilaku konsutif.Bisa dilihat dari gambaran persoalan ini.Sebelumnya pemerintah pernah mengatur kredit usaha kecil sebesar min 20% dari loan dan yang terjadi dana tidak terserap.Dikarena para peserta UKM tidak punya etika baik.Karena tidak mengembangkan dan ayang telah diberi oleh Bank yang ditunjuk pemerintah.Padahal tingkat  bunga yang diberikan sangat minimum.Dari kasus ini pemerintah pernah menunjuk Bank Mandiri untuk menyediakan dana UKM sebesar 20 juta.

 

  •  Contoh dari persoalan Credit Union berbentuk koperasi yang terjadi di Kalimanta Barat.Koperasi keagamaan yang mempunyai perputaran dana triliyunan.Credit union itu berpusat di Vatikan.Dengan sistem penyentoran Rp 1000 setiap hari dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengikuti sistem Credit Union.Begitu juga yang dilakukan oleh Umat muslim yaitu dengan pembayaran dana berupa Zakat.

 

Pembagian Assets dan Liabilities dalam Neraca Bank

  • ASSETS :
  1. RESEVERS
  2. LOAN / KREDIT
  3. SEKURITAS
  4. OTHER ASSETS
  • LIABILITIES  :
  1. DEPOSIT
  2. CAPITAL
  3. SEKURITAS

• Pelaksanaan manajemen likuiditas dalam konsep ini lebih menitikberatkan pada arus dana masuk (cash in) dan arus dana keluar (cash out). Kebijakan penentuan posisi likuiditas bank dibuat berdasarkan posisi neto dari arus dana masuk dan arus dana keluar dalam satu periode pengamatan dengan memperhatikan kecenderungan suku bunga.
Secara garis besar aliran dana (Cash Flow) bank terdiri dari 2 (dua) aliran (flow) dana yaitu:

  1.  Aliran dana berdasarkan Kontrak (Contractual basis), yaitu aliran dana berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, seperti maturity date atau tanggal jatuh tempo.
  2. Aliran dana berdasarkan karakteristik atau kebiasaan nasabah nasabah (Behavior basis), yaitu aliran dana berdasarkan karakter atau kebiasaan nasabah dalam berhubungan dengan bank.

• Penarikan Pinjaman/Hibah Dengan Rekening Khusus (Spesial Account)
Direktur Jenderal Anggaran membuka Rekening Khusus (RK) pada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya mengajukan permintaan penarikan pertama pinjaman (initial deposit), kepada PPHLN untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama periode tertentu atau sejumlah yang sudah ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan ke dalam RK.


• Legal Reserve Requirement (LRR) adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menysihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada bank Indonesia.

• RK pada BI minimal 8%
• KUK minimal 20%
• LDR Max = 110%
• Laba = Suku bunga kredit – Suku bunga deposito
• Asset terdiri dari : Kas, Kredit/Loan, Securities, Other Asset
• Liabilities terdiri dari : Deposit ( Tabungan, Giro,Deposito), Securities (obligasi, KLBI), Capital

• Rumus Bunga Kredit :
• % x HB x Nominal/360

• Rumus Bunga Deposit
• % x HB x Nominal/365

• LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwasuatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau realtif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Latumaerissa,1999:23).

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.

• Kalau bank kurang 8% tidak boleh ikut kliring/likuid/non likuid

• Besaran dana yang dapat dipinjamkan

L x 100% = maks 110%
D+ capital

Dimana
110                 x 100% = 110%
100 + 110
Krisis di sektor keuangan yang terjadi saat ini telah membawa dampak yang luas, pada pasar surat-surat berharga, pada sektor perbankan dan lebih jauh lagi pada sektor riil.Dengan bangkrutnya beberapa Bank Investasi besar di dunia dan perbankan di negara-negara besar melakukan write down atas aset-aset yang terkena dampak krisis subprime mortgage danturunannya, maka likuiditas di pasar keuangan global menjadi kering dan terganggu.

Dunia perbankan dan keuangan di Indonesia, meskipun tidak memiliki exposure terhadap aset subprimemortgage secara langsung, namun jatuhnya perbankan di negara-negara besar membuat perbankan di Indonesia harus meningkatkan tingkat kehati-hatiannya terkait dengan dampak daririsiko likuiditas tersebut.
Manajemen aset dan liabilities dalam dunia perbankan adalah hal yang utama untuk menjagakelangsungan tersebut. Beberapa tujuan dari manajemen aset dan liabilities adalah untuk mencapai pertumbuhan bank yang wajar, pendapatan yang maksimal, menjaga likuiditas yangmemadai, membentuk cadangan, memelihara dana masyarakat dan memenuhi kebutuhanmasyarakat akan kredit. Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka manajemen likuiditas di industri perbankan yang menjadi bagian dari manajemen aset dan liabilities adalahhal yang harus dilakukan untuk menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat.

 

  • PENGERTIAN LIKUIDITAS

Secara umum, pengertian likuditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cashflow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuditas secara umum untuk:

a. menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari;

b. mengatasi kebutuhan dana yang mendesak;

c. memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dand. memberikan fleksibiltas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutamakewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubahseluruh aset menjadi bentuk tunai(cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

 

  • RISIKO LIKUIDITAS

Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik,karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuditasterlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yangmendesak maka muncullah risiko likuditas.

Risiko Likuditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanyakesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuditas ditentukan antara lain:
a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non PLS;
c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinyarisiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuditas, aktivitas
Manajemen Risiko yang umumnyaditetapkan oleh Bank antara lain adalah:
a.Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan olehnasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
b.Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incomingtransfer maupun setoran tunai nasabah.
c.Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi danmembandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapatdiketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.
d. Selanjutnya Bank menetapkan secondaryreserve untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antaralain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
e. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank.
Melaksanakan fungsi ALCO(Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya.
f. meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Sumber : http://www.scribd.com/doc/53679633/Manajemen-Likuiditas-Bank-Syariah

http ://google.com

Sekilas Mengenai Sistem Kliring Nasional BI (Bank Indonesia)


Bank Indonesia pada tahun 2008 telah menuntaskan implementasi sistem kliring perbankan yang terintegrasi dan berskala nasional.Proyek pengembangan dan implementasiya melibatkan berbagai pihak,termasuk para vendor dan bank-bank peserta kliring.Berikut adalah proyek yang menelan dana Rp 20 miliar ini dijalankan.
SKNBI di 41 wilayah kliring,yang juga sekaligus menjadi penutup rangkaian implementasi SKNBI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005.Menurut Deputi Gubenur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi yang menjabat pada tahun 2008 mengemukakan,membangun sistem kliring yang terintergrasi bukanlah pekerjaan yang mudah.Pasalnya mereka mesti menyatukan sistem kliring yang berbeda-beda di tiap wilayah dan prosesnya yang cukup panjang hingga setelah 2,5 tahun masa implementasi.

Di Indonesia ada 107 penyelenggara kliring lokal.Baik yang dilaksanakan BI maupun bank yang ditunjuk BI.Untuk menyelenggarakan kegiatan kliring tersebut digunakan 4 jenis sistem yang berbeda :

  1. Sistem Kliring Elektronik,digunakan di Jakarta.
  2. Sistem Kliring Otomatis,digunakan di Medan,Bandung dan Surabaya.
  3. Sistem Semi Otomatis Kliring Lokal (SOKL),dipakai di 33 wilayah        kliring yang diselenggarakan bank yang ditunjuk BI.
  4. Sistem Manual,terapkan di 31 penyelenggara kliring non-BI

SKNBI telah didesain untuk meminimalkan berbagai resiko,seperti risiko liquiditas,resiko operasional dan risiko fraud.Hal yang terpenting,diimplementasikannya SKNBI ini mendorong perputaran dana yang semakin tinggi dan mengurangi floating dana yang terjadi karena penundaan settlement pada sistem kliring lokal terdahulu.Manfaat bagi bank peserta terkait dengan optimalisasi pengelolaan likuiditas bank.Sebelumnya,bank harus mengelola liquiditas di seluruh wilayah kliring.Jika suatu bank menjadi anggota di seluruh wilayah kliring,setiap hari mereka harus memonitori dan menyelesaikan posisi kliring di 107 wilayah.

Melalui SKNBI,proses itu sudah tersentralisasi.Para penyelenggara kliring hanya melaporkan hasil SSK di Jakarta.Semuanya digabung,lalu menyelesaikan pembebanannya ke bank,sehingga bank ini hanya memantau liquiditasnya di JakartaPembebanannya kepada rekening dilakukan sekali saja ke SSK di Jakarta.Singkatnya,setiap peserta hanya akan memiliki satu posisi kliring setiap hari.”Manfaat yang kami rasakan setelah tergabung ke SKNBI adalah proses kliring menjadi lebih cepat,monitoring transaksi lebih mudah,dan seattlement lebih terkontrol,” ungkap Andi Nirwonto,Kepala Divisi Teknologi Informasi BNI.

Menurut Dyah N.K.Makhijani,Direkur Akunting dan Sistem Pembayaran BI,fungsi SKNBI ini akan terus ditingkatkan dengan menambah fitur-fitur baru.”Prinsipnya,pengembangan ke depan akan disesuaikan dan mengikuti kebutuhan masyarakat ,”tandasnya.
Pengertian SKNBI

Kliring merupakan pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antarpeserta-kliring,baik atas nama bank yang ditunjuk BI maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.Adapun Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring yang dikelola Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Berikut merupakan cakupan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) dalam

  • Kliring Kredit :
  1. Digunakan untuk transfer kredit antarbank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
  2. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).
  3. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.
  •  Kliring Debit :
  1. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian,yang digunakan untuk transfer debit antarbank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek ,biyet giro,nota debit,dan lain-lain).
  2. Penyelenggaraan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
  3. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta.

  4. Hasil perhitungan klliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.

Cara kerja SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia).Seluruh Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) wajib terhubung dengan SSK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD) yang dapat berupa leased line atau dial up.Adapun untuk Terminal Peserta Kliring (TPK) yang tidak berhubungan dengan SSK (TPK offline),pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket,flashdisk,atau CD)yang disampaikan kepada PKL.
Untuk mengembangkan SKNBI ini dana yang dikeluarkan ditaksir Rp 20 miliar lebih.Pengembangan aplikasi saja menelan investasi lebih dari Rp 5 miliar.Belum termasuk biaya untuk pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi,dan biaya untuk pengadaan hardware (PC,server,peranti telekomunikasi,dan perlengkapan pendukung lainnya).

Sementara itu pada SKNBI sepanjang 2011 tidak ada pengembangan yang berdampak pengubahan sistem secara struktural. Fokus di tahun ini adalah melakukan edukasi terhadap efisiensi penyelesaian transaksi di SKNBI melalui penambahan siklus setelmen yang semula hanya 2 kali menjadi 4 kali sepanjang waktu operasional.
Penambahan siklus tersebut memungkinkan terjadinya percepatan hasil transfer sehingga dapat efektif pada rekening nasabah penerima di hari yang sama dengan waktu lebih cepat. Namun demikian, pengefektifan hasil kliring di level bank masih banyak yang dilakukan pada esok hari sehingga walaupun sudah ada fasilitas ini, mindset masyarakat masih menganggap transfer lewat kliring lebih lama dari BI-RTGS.

Untuk peningkatan efisiensi nasional, SKNBI terus diupayakan untuk menjadi salah satu sistem pembayaran yang diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Concern untuk memperluas layanan pembayaran ditujukan pula bagi segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan bank umum (unbanked people). Guna menjembatani ini access policy pada SKNBI diperluas yakni dengan memungkinkan BPR dapat menjadi peserta kliring walaupun secara tidak langsung dengan bank umum sebagai jangkar.

Mengapa BPR? Hal ini didasarkan pada kondisi dimana industri BPR sangat dekat dengan lembaga keuangan mikro dan golongan masyarakat yang enggan dengan formalitas apabila berhadapan dengan industri bank umum. Kedekatan tersebut dijembatani oleh perbankan untuk menjadi jangkar atau penghubung bagi layanan jasa pembayaran khususnya kliring antarbank. Untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu bank peserta SKNBI di Jawa Timur telah menjadi bank jangkar atau sering dikenal dengan Apex bank bagi BPR yang berada di wilayah Jawa Timur. Inisiasi ini diharapkan dapat diikuti pula  oleh bank umum lainnya untuk menjangkau transfer dana melalui SKNBI antar BPR di wilayah lain. Sehingga ke depan upaya meningkatkan inklusivitas bagi lembaga keuangan mikro maupun unbanked people dalam memanfaatkan layanan pembayaran semakin meningkat.

Aktivitas kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Aktivitas kliring melalui SKNBI relative stabil dan tidak mengindikasikan lonjakan transaksi secara signifikan. Selama 2011, transaksi yang dikliringkan melalui SKNBI berjumlah 95 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 ribu triliun.

Sebagian besar transaksi pada SKNBI merupakan transfer dana elektronik antar nasabah bank dengan jumlah nilai yang dibatasi yaitu kurang dari Rp100 juta. Dengan jumlah transaksi yang diperkirakan rata-rata sehari mencapai 395 ribu transaksi (naik 6,9% bila dibandingkan tahun lalu), bisa dibilang merupakan jumlah yang sangat banyak. Hampir sebagian besar aktivitas pembayaran dilakukan melalui kliring. Misalnya, transaksi pembayaran melalui mesin ATM, internet banking, mobile banking, maupun sms banking hampir sebagian besar dilakukan melalui kliring. Apalagi sejak diimplementasikannya mekanime close to real time dalam proses pembayaran melalui kliring. Dengan biaya yang lebih murah dibanding transfer dengan RTGS, saat ini transfer dana melalui kliring bisa.

Keterangan TKP : Terminal Peserta Kliring,KPK : Komputer Penyelenggara Kliring,
SSK : Sentral Sistem Kliring,SSSS : Scripless Securities Settlement Systems
RTGS : Real Time Gross Seattlement , SIKJJ : Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh
Sumber : majalah SWA NO.02/XXIV/24 JANUAR-5 FEBUARI 2008 HAL 118 DITULIS OLEH A.MOHAMMAD B.S. dan BANK INDONESIA

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/…EA44…/DraftOutlook_FINAL.pdf

SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANGKAN di INDONESIA tahun 1990 sampai Sekarang

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain :

  • De Javasce NV
  • De Post Poar Bank
  • Hulp en Spaar Bank
  • De Algemenevolks Crediet Bank
  • Nederland Handles Maatscappi (NHM)
  • Nationale Handles Bank (NHB)
  • De Escompto Bank NV
  • Nederlansche Indische Handelsbank

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari’ah, dan juga BPR Syari’ah (BPRS).
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional.

Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu :

  • Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.

  • Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi :

  1.   Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
  2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
  • Bank Negara Indonesia (BNI ’46)

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia ’46.

  • Bank Dagang Negara(BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

  • Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

  • Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.

  • Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.

  • Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.
Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan external tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia dapat dikelompokan dalam 4 periode.
Masing-masing periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000.

  • Keempat periode itu adalah :

Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket – paket deregualsi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an.
Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an.
Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an.

Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

  • Kondisi Sesudah Deregulasi

Meskipun istilah yang digunakan “deregulasi”, namun tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Deregulasi lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil.
Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan.

  • Paket 28 Pebruari 1991, berisi tentang : Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  • Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi :

Ø CAR (Capital Adequacy Ratio)
Ø Batas Maksimum Pemberian Kredit
Ø Kredit Usaha Kecil
Ø Pembentukan cadangan piutang
Ø Loan to Deposit Ratio
Untuk penyempurnaan Pakto 88, dikeluarkan Paket 25 Maret 1989 yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan penilaian kesehatan bank hasil merger, komponen modal untuk perhitungan capital adequacy lebih diperjelas, ketentuan mengenai lending limit dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang. Berbagai kemudahan tersebut berdampak cukup luas kalau tidak mengatakan peletak landasan baru bagi industri perbankan di Indonesia.
Kalangan investor/swasta tertarik untuk berekspansi dalam industri perbankan.

Sebagai akibatnya perkembangan bank swasta nasional mengalami per­tumbuhan yang sangat pesat dan laju pertumbuhannya telah mampu mematahkan dominasi bank pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan bank-bank baru dan juga pembukaan kantor-kantor bank, terutama oleh bank swasta. Pada tahun tersebut banyak kelompok-kelompok perusahaan besar mendirikan bank-bank baru. Kelompok usaha Bakrie misalnya, mendirikan Nusa Bank, Subentra Group mendirikan Bank Subentra, Jaya Group mendirikan Jaya Bank serta bebera­pa kelompok perusahaan lainnya.
Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR.
UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan.
Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.
Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.
Keadaan ini memaksa pemerintah memberlakukan kebijaksanaan baru dalam bidang moneter pada tahun 1990. Paket Deregulasi Januari 1990 diluncurkan untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK). Pada tahun yang sama juga, dengan terpaksa pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat (Tight Money Policy) serta menarik dana milik BUMN dari beberapa bank untuk mendinginkan suku perekonomian dalam negeri.
Di samping itu juga pemerintah menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menarik dana dari masyarakat. Meningkatnya suku bunga SBI tersebut membawa dampak peningkatan suku bunga perbankan lainnya seperti Surat Berharga Pasar Uang dan Interbank Call Money. Pada tahun 1989 terjadi peningkatan tajam tingkat bunga SBI dari 15,15 persen menjadi 19,88 persen, tingkat bunga SBPU dari 17,00 persen menjadi 20,84 persen dan tingkat bunga interbank dari 12,57 persen menjadi 21,53 persen.

  • Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 1990-an

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya. Dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.
Sebagai rangkaian kebijakan deregulasi dengan mengantisipasi perkembangan sebagaimana diuraikan di atas, pada 17 Desember 1990 Bank Indonesia menetapkan Pola Dasar Pengawasan dan Pembinaan Bank yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pola pengawasan dan pembinaan bank agar tetap diarahkan untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandirian dalam pola pikir dan sikap yang bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat serta menunjang pembangunan ekonomi.


Pola dasar pengawasan dan pembinaan bank harus dikembangkan sebagai konsep yang terintegrasi dengan dunia perbankan dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk meningkatkan praktek kehati-hatian bagi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

Bertalian dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Perbankan 1992 yang menetapkan bahwa bank pemerintah harus menyesuaikan bentuk hukum lembaga selambat-lambatnya setahun sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia membantu bank-bank yang bersangkutan termasuk pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan untuk melakukan persiapanpersiapan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyesuaian yang diwajibkan.

Sebelum berakhirnya batas waktu, ketujuh bank pemerintah telah dapat melakukan penyesuaian sehingga untuk selanjutnya nama resmi yang digunakan oleh bank-bank tersebut adalah :

  1.   Bank Negara Indonesia (Persero)
  2. Bank Bumi Daya (Persero)
  3. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
  4. Bank Dagang Negara (Persero)
  5. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)
  6. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan
  7. Bank Tabungan Negara (Persero).

Dengan telah ditempatkannya semua bank pemerintah sebagai bank umum yang kedudukannya sama dengan bank-bank umum lainnya, serta yang berlandaskan hanya pada satu undang-undang, kebijakan Bank Indonesia yang khusus ditujukan kepada bank pemerintah pada masa yang lalu, sejak saat itu ditiadakan. Perlakuan Bank Indonesia terhadap bank pemerintah baik dalam pemberlakuan ketentuan perbankan maupun dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank disamakan dengan perlakuan terhadap bank-bank umum lainnya.
Terkait dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) pada tanggal 30 Oktober 1992 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1990 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank yang memilih kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan sebagai bank konvensional, demikian pula sebaliknya.
Kegiatan operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil baik dalam penghimpunan dan penanaman dana maupun dalam pemberian jasa perbankan lainnya serta dalam hal risiko usaha pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Yang membedakan adalah bahwa imbalan semua transaksi perbankan tidak didasarkan pada system bunga melainkan atas dasar prinsip jual beli sebagaimana digariskan dalam syariat (hukum) Islam.

  • Otoritas pengawasan 1983-1990

Di bidang pengawasan dan pembinaan bank-bank, hingga tahun 1990 Bank Indonesia tetap berpijak pada Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Di bidang pengawasan dan pembinaan bank-bank, hingga tahun 1990 Bank Indonesia tetap berpijak pada Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Tugas tersebut tetap melekat bahkan dipertegas dalam Undangundang Perbankan baru, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1990. Dalam Bab I pasal 29 sampai dengan 37 Undang-undang No. 7 Tahun 1990, peran Bank Indonesia mencakup fungsi regulasi, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan, serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bank.
Selain dalam pasal-pasal tersebut, terdapat pula kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi hal-hal yang dilakukan bank seperti dalam pasal 7 tentang kegiatan dalam valuta asing, penyertaan modal, serta bertindak sebagai pendiri dan pengurusan dana pensiun. Perbedaan fundamental dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia berdasarkan kedua undang-undang tersebut adalah dari segi pendekatan dan pola pelaksanaan dengan menerapkan kebijakan deregulasi. Khusus untuk bank-bank pemerintah dan bank pembangunan daerah pengawasannya juga dilakukan oleh BPK/BPKP. Sedangkan bank-bank yang sudah go public pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam.

  • Nilai kurs sejak tahun 1990 – 1997

Sejak tahun 1990 sampai dengan minggu ke dua Juli 1997 nilai tukar rupiah cukup stabil dan wajar. Pada akhir Desember 1990 kurs antara rupiah dengan dolar Amerika Serikat (kurs tengah) adalah Rp 1.901,00 dan kurs ini mengalami penyesuaian menjadi Rp 2.383,00 pada akhir tahun 1996. kestabilan nilai kurs rupiah berlanjut sampai dengan 11 Juli 1997 dimana nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp. 2.440,00. Namun dalam minggu kedua Juli 1977 gonjangan terhadap nilai kurs rupiah mulai dirasakan, yang bermula dari jatuhnya mata Uang Bath Thailand.

Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 melepas bata-batas kurs intervensi.Dengan pelepasan batas-batas kurs intervensi, pemerintah meninggalkan sistem tukar upiah yang mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang murni sehingga nilai tukar kurs rupiah ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Walaupun demikian, pemerintah dapat mempengaruhi nilai kurs rupiah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui kebijaksaan fiskal dan moneter.

  • Jalan Berliku Perbankan Indonesia di 2008-2009

Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya siapa yang menduga, krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya Indonesia.
Meskipun dampak dirasakan belum separah yang dialami negara maju, dimana sumber tsunaminya berasal. Namun ada khwatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk ditahun mendatang.
Krisis ekonomi global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal Amerika Lehman Brother, kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage) dan disusul kebangkrutan industri otomotifnya, seperti General Motor dan Ford. Musibah yang menimpa di Amerika juga serentak dirasakan negara-negara maju Eropa. Maka tak ayal, negara maju saja tidak bisa mengelak dari krisis keuangan global dan apalagi negara berkembang seperti Indonesia.
Ternyata betul saja, dampak krisis sempat memberikan sentimen buruk bagi lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat terkoreksi pada level yang paling buruk dampak menularnya kejatuhan pasar bursa di Wall Street. Terkoreksinya pasar bursa dalam negeri sempat membuat otoritas bursa menutup (suspensi) pasar dalam waktu dua hari.

  • Kepanikan Akibat Rumor Negatif

Muncul kabar dan rumor negatif adanya redemption di pasar modal oleh para investor asing guna menutupi keuangan di negaranya, telah membuat nilai tukar rupiah terus melorot dan jatuhnya indek harga saham gabungan (IHSG).
Akibatnya, kepanikan para nasabah perbankan dalam negeri bertambah dan mereka menilai menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.
Beberapa kali pemerintah mencoba menyakinkan masyarakat, krisis yang terjadi tidak akan menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk sebagaimana yang terjadi di tahun 1998. Pasalnya fundamental ekonomi di Indonesia masih kuat dan perbankan masih berjalan sehat.
Tingginya intensitas rumor negatif yang beradar di masyarakat, akhirnya mempertegas kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami ketatnya likuiditas antar bank. Gagal kriliring akibat kesulitan likuiditas yang dialami bank Century menjadi bukti nyata dampak rumor telah meresahkan sektor perbankan. Maklum saja lembaga perbankan sangat sensitif dengan kabar dan rumor tersebut.
Banyaknya beredar rumor menjadi momok menakutkan bagi sektor perbankan dan akhirnya membuat pemerintah geram. Kekesalan pemerintah terhadap penyebar rumor berbuah hasil dengan ditangkapnya broker PT Bahana Securitas, Erick Jazier Adriansyah pada awal November.
Modus yang dilakukan si penyebar rumor likuiditas perbankan nasional ini dengan menyebarkan surat elektronik kepada sejumlah kliennya yang isinya bahwa lima bank dalam keadaan kesulitan keuangan, yaitu Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank Century, Bank Panin, dan Bank Victoria.
Dengan alasan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga dampak sistemik keuangan di Indonesia, pemerintah mengambil alih bank Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan menyuntikkan dana hingga Rp2 triliun.

Kasus diambil alihnya Century oleh pemerintah telah menjadi tamparan telah bagi Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank sentral, BI dinilai lemah dalam melakukan pengawasan antar Bank. Anggota DPR Komisi XI Drajat Wibowo mengatakan, kasus Century bukan hanya tanggung jawab penyebar rumor negatif tetapi juga tanggung jawab BI, karena gagalnya melakukan pengawasan antar bank.
Di tengah tingginya persaingan perbankan merebut pasar dalam negeri, ternyata dampak krisis keuangan global membuat bisnis bank-bank BUMN harus direvisi dan bahkan lebih bersikap hati-hati dalam mengucurkan kreditnya. Tidak mau menimbulkan kredit macet dan tingginya Non Performance Loan (NPL), sekarang perbankan harus lebih berhati-hati dan selektif menyalurkan kreditnya.
Hal semacam inilah yang dilakukan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang lebih selektif memberikan kucuran kredit kepada nasabahnya, khususnya disektor perkebunan kelapa sawit. “Kita tidak menurunkan kredit perbankan untuk sektor perkebunan, tetapi akan lebih selektif” kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A Sentausa.
Menurutnya, apa yang dilakukan Bank Mandiri dengan cara tersebut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit macet yang tinggi, sebagaimana pengalaman yang terjadi di tahun 2005. Masih labilnya kondisi ekonomi dan ancaman lambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, membuat kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan tunggal (Single Pressence Policy/SPP) berjalan di tempat dan tidak ada progress yang signifikan, kendatipun BI sudah mengundurkan target penerapan peraturan tersebut dari semula pada akhir 2008 menjadi akhir 2010.

  •   Kondisi Terakhir Perbankan Di Indonesia

Kondisi perbankan di Indonesia semakin membaik meski tekanan krisis keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mulyaman D Hadad mengatakan, berdasarkan data perkembangan terakhir, keketatan likuiditas sudah berkurang.
Dalam 2 bulan terakhir likuiditas mulai berkurang, tapi masih menjadi perhatian. Bertambahnya likuiditas perbankan tersebut karena ada pelonggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan total kredit tahun per tahun tumbuh 37,1 persen.
Kredit investasi juga mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi 42,9 persen, kredit modal kerja tumbuh 39 persen, kredit konsumsi tumbuh 33 persen. Adapun tingkat kredit macet (Non Performing Loan/NPL) relatif stabil 3,9 persen. Kecukupan modal perbankan (CAR) juga masih tinggi mencapai 16 persen. Risiko kredit dan risiko pasar masih tergolong rendah, namun berpotensi meningkat apabila pemburukan ekonomi global berlanjut. Lebih lanjut Mulyaman memperkirakan, jika pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9-5 persen, pertumbuhan kredit bisa mencapai 15-20 persen di tahun 2009 mendatang.
Pejabat senior IMF Perwakilan Indonesia Milan Zavadjil juga menyatakan bahwa sistem perbankan di Indonesia mulai kuat dan memiliki modal serta kinerja bagus yang tercipta karena membaiknya sistem pengawasan perbankan. Zavadjil yang dikutip dari keterangan pers di website IMF menyebutkan kinerja perekonomian Indonesia secara umum sangat baik dalam 10 tahun terakhir dengan memperbaiki makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terutama di sektor fiskal dan kebijakan moneter.
Pernyataan ini sengaja dikeluarkan untuk meluruskan pemberitaan yang keliru oleh media-media di Indonesia mengenai penilaian atas ekonomi Indonesia dalam laporan IMF mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan beberapa waktu lalu.
Keberhasilan menghadapi krisis keuangan 2008-2009 menjadi bukti jelas daya tahan sistem dan membaiknya stabilitas keuangan Indonesia yang dibentuk 10 tahun terakhir ini. Program penilaian sektor keuangan (Financial Sector Assessment Program/FSAP) adalah analisis menyeluruh dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara yang telah dimulai sejak 1999 dan diikuti lebih dari 150 negara termasuk negara anggota G-20.
Fokus penilaian program ini yaitu mengukur stabilitas sektor keuangan dan potensi kontribusinya bagi pertumbuhan dan pembangunan. Penilaian IMF, katanya termasuk melakukan stress test kekuatan perbankan Indonesia menghadapi kondisi yang paling ekstrim seperti penurunan pertumbuhan ekonomi.
Untuk Indonesia hasil stress test sangat positif. Dalam tes dengan skenario bawah, meski keuangan bank terkena dampak tetapi permodalan masih bertahan di batas yang ditentukan. Dalam kesimpulan IMF, sektor keuangan Indonesia sudah menjadi sistem yang kuat dan itu merupakan sinyal positif bagi investor dalam dan luar negeri.
Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan tanggal 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) tentang Penyempurnaan Pengawasan dan Pembinaan Bank, yang memulai penerapan rambu-rambu kehati-hatian yang mengacu pada standar perbankan internasional yang antara lain meliputi ketentuan mengenai Kewajiban.
Namun sekarang kondisi perbankan di Indonesia semakin membaik meski tekanan krisis keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mulyaman D Hadad mengatakan, berdasarkan data perkembangan terakhir, keketatan likuiditas sudah berkurang.
Dalam 2 bulan terakhir likuiditas mulai berkurang, tapi masih menjadi perhatian. Bertambahnya likuiditas perbankan tersebut karena ada pelonggaran ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan total kredit tahun per tahun tumbuh 37,1 persen.
Pejabat senior IMF Perwakilan Indonesia Milan Zavadjil juga menyatakan bahwa sistem perbankan di Indonesia mulai kuat dan memiliki modal serta kinerja bagus yang tercipta karena membaiknya sistem pengawasan perbankan. Zavadjil yang dikutip dari keterangan pers di website IMF menyebutkan kinerja perekonomian Indonesia secara umum sangat baik dalam 10 tahun terakhir dengan memperbaiki makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terutama di sektor fiskal dan kebijakan moneter.
Pernyataan ini sengaja dikeluarkan untuk meluruskan pemberitaan yang keliru oleh media-media di Indonesia mengenai penilaian atas ekonomi Indonesia dalam laporan IMF mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan beberapa waktu lalu.

sumber : http://herryhyun.blogspot.com/2011/03/pekembangan-perbankan-di-indonesia.html

motivasi

Perilaku konsumen

sumber : http://www.icmrindia.org/courseware/Consumer%20Behavior/CBC03.htm

RINGKASAN: Motivasi adalah apa yang merangsang semua perilaku manusia. Proses motivasi yang diprakarsai oleh ketegangan yang ingin menciptakan puas. Seorang individu membuat semua upaya yang mungkin untuk mengurangi ketegangan itu. Kebutuhan atau motif yang berada di akar proses motivasi dari berbagai jenis. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer meliputi kebutuhan udara, air, makanan, pakaian, tempat tinggal dan jenis kelamin, sementara kebutuhan psikologis atau sekunder meliputi kebutuhan kasih sayang, status, keamanan, dll

Kebutuhan bisa positif, negatif, utilitarian atau hedonis, sadar atau tidak sadar, dan sesuai tujuan yang dirumuskan. Seseorang memiliki banyak tujuan dan tujuan-tujuan ini tidak pernah berakhir dan kegagalan untuk memuaskan mereka kadang-kadang menyebabkan frustrasi. Seseorang dapat menangani hal ini dengan menargetkan pengganti atau tujuan yang terkait atau dengan membangun mekanisme pertahanan seperti agresi, regresi rasionalisasi, dan penarikan.

Hal ini sangat penting bagi pemasar untuk mengetahui motif yang mempengaruhi konsumen ketika mereka memulai dan mengarahkan semua perilaku manusia (termasuk perilaku konsumen). Banyak psikolog seperti William McGuire dan Henry Murray telah mencoba ke daftar motif manusia, motif yang terdaftar oleh mereka yang relevan dengan pemasar dalam mempelajari perilaku konsumen juga. Sementara McGuire menggunakan model koma empat untuk menjelaskan pemasar bahwa konsumen dipengaruhi oleh kombinasi kebutuhan dan tidak perlu tunggal, Murray mencoba daftar 27 motif dan menyatakan bahwa orang memiliki satu set sama kebutuhan, namun mereka memprioritaskan mereka berbeda.

Teori motivasi juga membantu pemasar dalam memahami bagaimana konsumsi konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan mereka. Abraham Maslow mencoba untuk mengatur kebutuhan yang signifikan tersebut menjadi hirarki lima tingkat, tergantung pada kepentingan relatif perlu seseorang. Lima tingkat kebutuhan yang diberikan oleh dia adalah 1) kebutuhan fisiologis, 2) keamanan kebutuhan, 3) kebutuhan sosial, 4) kebutuhan harga diri egoistis atau diri dan akhirnya 5) kebutuhan aktualisasi diri. Trio kebutuhan (lain teori motivasi) berurusan dengan tiga macam yaitu kebutuhan, kebutuhan daya., Kebutuhan afiliasi dan kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Motivasi konflik adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan motif bertentangan pelanggan. Di sini pemasar mencoba untuk proyek produk sebagai solusi untuk konflik tersebut.

Dengan motivasi yang seperti pengaruh besar pada pola konsumsi pelanggan, ada kebutuhan yang kuat untuk mempelajarinya sebagai bagian dari riset pemasaran. Teknik kualitatif pengamatan, kelompok fokus dan wawancara mendalam dan analisis yang digunakan untuk memahami motif laten dari konsumen. Tingkat keterlibatan (bagaimana konsumen tertarik adalah tentang produk a) menentukan tingkat motivasi konsumen harus membeli produk tersebut. Sumber rangsangan dan situasi khusus konsumen di saat ia datang ke dalam kontak dengan produk juga menentukan tingkat keterlibatan.

Hal ini bisa bervariasi dalam derajat, yaitu keterlibatan pelanggan bisa berada pada tahap dasar (itu bisa pasif atau rendah), di sisi lain keterlibatan bisa aktif atau tinggi. Pemasar harus memahami bagaimana konsumen tertarik Nya dan sesuai merumuskan strategi dan iklan. Untuk menyimpulkan, pemasar yang mengerti berbagai kebutuhan yang memotivasi konsumen dalam membeli sebuah produk atau layanan dan mampu merancang dan menampilkan produk-produknya sesuai akan berhasil.

Big pemasar, di kali, juga dapat menerapkan strategi cakupan pasar penuh, yang selanjutnya dapat dibedakan (bauran pemasaran yang berbeda untuk produk yang berbeda) atau tidak dibedakan (bauran pemasaran tunggal untuk semua produk). Kadang-kadang pemasar mengadopsi segmen mikro terlalu banyak, yang kemudian menjadi berlebihan. Dalam kasus seperti itu, semua segmen yang dipukuli bersama-sama dengan campuran pemasaran tunggal (segmentasi counter).